Syamsul menegaskan, kinerja KPK itu bukan diukur dari jumlah berita tetapi berapa jumlah kasus besar yang sudah KPK lakukan penyelidikan dan penyidikan sampai pada peradilan. Jika sebuah kasus masih bersifat perception of innocent, KPK sebaiknya tidak terburu - buru membuat polemik melalu informasi publik.
Syamsul mengatakan, Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara memiliki kesamaan hak di mata hukum. Dia meminta KPK profesional menjalankan tugas dan tidak berpolemik. Menurutnya, salah satu tugas KPK selain memberantas korupsi juga membantu kondisi Indonesia yang sedang terpuruk secara moneter.
KPK segera usut kasus-kasus besar terkait APBN. Selain proses hukum, KPK juga tarik semua hasil hasil jarahan para koruptor untuk dikembalikan kepada negara agar bermanfaat bagi rakyat, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek. Pertama yakni proses pendaftaran, di mana terdapat 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kajian KPK
Kedua KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aspek ketiga, KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai Aspek keempat terkait pelaksanaan program, di mana KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.
0 Komentar